Monitoring dan Evaluasi Smart City Kota Surakarta
DOI:
https://doi.org/10.58684/jbs.v2i1.30Keywords:
Monitoring, Evaluation, Smart City.Abstract
The development of technology is now so advanced and rapid. The global era indicates the emergence of a new civilization that brings various conveniences, comforts and welfare of life through the help of information technology devices. Digital civilization is one of the markers of social life between the government, business people and the wider community. Changes in the order of digital-based society include changes in interactions in the world of education which are currently increasingly egalitarian, organizational relationships between non-profit, profit-government which are increasingly in various forms, mass media that utilizes various communication channels, information technology-based governance. , increasing population mobility, an economy based on the industrial revolution 4.0 and the high desire of people to live in a comfortable living atmosphere. This demand was answered by the emergence of the Smart City concept, namely a city that is able to maintain the continuity of the lives of its citizens towards a better quality of life. In this regard, the central government encourages regional governments to develop the Smart City concept in physical and non-physical development in their respective administrative areas which is expected to be able to improve the quality of life of the people who live there.
References
Herry Kimat, 2005, Manajemen dan Organisasi, Bina kasara Bandung.
https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology
Plt. Direktur Layanan Aptika Pemerintahan (LAIP) Bambang Dwi Anggono saat acara Assesment Gerakan Menuju 100 Smartcity di Pusat TIK Nasional Kominfo, Ciputat, Tangerang Selatan. Diakses tanggal 09 september 2021 dari.https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/penerapan-spbe-transformasi-dari-egovernment-menuju-i-government/
Wijono, Djoko, 2000, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Airlangga University Press, Surabaya
Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-4 Pasal 31 Ayat (5);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Surakarta Kota Pintar;
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
